Pasal 8 UU TPKS melarang pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi, termasuk sterilisasi. Ini berpotensi melanggar hak individu, karena tindakan pemaksaan dapat dianggap sebagai pelanggaran pidana. Namun, perbedaan antara usulan dan syarat perlu dikaji ulang, mengingat bantuan sosial adalah kewajiban negara berdasarkan Pasal 34 UUD 1945.

Keluarga miskin sering kali memiliki banyak anak karena keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, termasuk keluarga berencana. Kurangnya pemahaman dan akses ke kontrasepsi, meskipun ada program dari pemerintah, masih menjadi kendala. Oleh karena itu, solusi yang dapat diterima adalah melalui sosialisasi program kontrasepsi, termasuk vasektomi, yang diberikan dengan insentif.

Vasektomi memiliki beberapa keuntungan dibandingkan metode kontrasepsi lainnya, seperti IUD, pil KB, atau kondom:
- Keefektifan Tinggi
Vasektomi memiliki tingkat kegagalan yang sangat rendah (0,1%), jauh lebih baik daripada pil KB (9%) atau kondom (13%).
- Efek Samping Minim
Vasektomi memiliki efek samping yang minimal, seperti nyeri sementara, dibandingkan dengan efek samping hormonal pada pil KB, suntikan, atau IUD.
Permanen dan Tanpa Ketergantungan Rutin
Prosedur vasektomi bersifat permanen, tidak memerlukan pemeliharaan rutin, berbeda dengan pil KB atau kondom yang harus digunakan terus-menerus.
- Tidak Mengganggu Keseimbangan Hormon
Vasektomi tidak mempengaruhi keseimbangan hormon tubuh, yang dapat terjadi dengan penggunaan pil KB atau suntikan.
- Prosedur Cepat dan Minim Risiko
Prosedur vasektomi cepat dan memiliki risiko komplikasi yang sangat rendah, dibandingkan dengan metode kontrasepsi lainnya.

Dengan keunggulan-keunggulan ini, vasektomi bisa menjadi pilihan yang lebih cocok untuk keluarga miskin, karena keefektifannya, minimnya efek samping, dan ketergantungan rendah pada penggunaan rutin. Ini dapat mengontrol jumlah anak dalam keluarga miskin, meningkatkan akses ke bantuan sosial yang lebih efisien, dan memperbaiki kualitas hidup mereka