Regulator tersebut menyatakan bahwa layanan ini mengabaikan hukum yang berlaku di negara tersebut, dengan menyoroti kelalaian Telegram dalam menghapus konten propaganda terorisme. Pemerintah belum berniat memblokir Telegram untuk saat ini, meskipun mereka sebenarnya memiliki wewenang untuk melakukannya.
Tuntutan dari pemerintah Australia ini bermula dari laporan pengguna yang menyebutkan adanya video yang beredar di Telegram, termasuk rekaman penembakan di masjid, Christchurch, Selandia Baru pada tahun 2019, serta penembakan di sebuah supermarket di Amerika Serikat pada tahun 2022.
"Kami menyatakan bahwa Telegram gagal mendeteksi, mencegah, dan menghentikan penyebaran konten pro terorisme," ujar Komisioner eSafety, Julie Inman Grant.
Kasus hukum ini merupakan hasil dari investigasi yang telah berlangsung selama satu tahun. Pihak eSafety mengaku sempat berupaya menjalin komunikasi dengan Telegram, namun platform tersebut tidak memberikan tanggapan maupun tindakan atas permintaan pemerintah selama lima bulan. Meski hukum Australia tidak mewajibkan izin operasional bagi platform semacam ini, regulator tetap berpeluang mengajukan permohonan pemblokiran ke pengadilan.
"Kami belum pernah menggunakan wewenang tersebut, dan kita masih akan melihat bagaimana perkembangan kasus ini serta apakah tindakan seperti itu memang diperlukan," kata Inman Grant.
Pihak Telegram menyatakan bahwa "upaya besar dalam melawan terorisme telah terdokumentasi dengan baik," dan menurut catatan resmi yang mereka publikasikan, ribuan "komunitas teroris" telah berhasil dihapus. Juru bicara Telegram juga menambahkan bahwa perusahaan akan melawan tuduhan tersebut di jalur hukum.
Informasi Tambahan
• Pada November 2025, Telegram memulai langkah hukum melawan eSafety terkait "Online Safety Act 2021", yang mereka anggap tidak sah.
• Pada Februari 2025, regulator Australia menjatuhkan denda lebih dari 600.000 dolar kepada Telegram karena lambat memberikan informasi mengenai langkah-langkah mereka dalam menangani terorisme dan konten eksploitasi anak.
• Perusahaan menegaskan bahwa begitu mereka mengetahui adanya permintaan tersebut, mereka langsung memberikan informasi yang diminta secara sukarela. Tim @tginfo sebelumnya telah mengulas detail dari tanggapan tersebut, yang mengungkap banyak hal tentang cara kerja sistem moderasi Telegram.
#Australia #Pengadilan