PERGERAKAN #INDONESIAGELAP

Halo semua, tolong bantu share Berita Kehilangan. Siswi kelas 6 SDN Jatiluhur 1 Kota Bekasi yang bernama Nisa. Yang hilang pada hari Rabu 3 Desember 2025 sekitar jam 4 sore.

Kronologi berdasarkan saksi yang sebelumnya bersama Nisa, pada jam 4 sore waktu setempat Nisa baru pulang latihan PASKIBRA di sekolahnya dan menunggu orang tuanya menjemput, namun karena pada saat itu hujan, orangtuanya sedikit terlambat, sehingga saksi membantu untuk menelfon orang tuanya dan pulang lebih dulu. Namun saat orang tuanya datang menjemput Nisa sudah tidak ada di sekolah.

Dengan ciri ciri sebagai berikut:
- Terakhir memakai baju Pramuka
- Tinggi ± 150cm
- Badan berisi
- Rambut ikal pendek (namun pada saat kejadian siswi memakai jilbab cokelat)
- Kulit Sawo Matang

Bagi saudara yang melihat harap segera hubungi nomor orangtua dari Nisa 081296772267.

Terima kasih.

❗️Update kondisi terkini ❗️
Pemukiman warga masih tergenang banjir serta akses jalan masih terputus.

Mohon doanya🤲

📌 Desa Blangcut, Pidie Jaya, Aceh

Sumber: X @.humaniesproject

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan perkembangan data korban terkait bencana banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat per tanggal 28 November 2025 siang. 

Data BNPB menunjukkan jumlah korban jiwa di tiga wilayah itu mencapai 72 orang. Sementara, puluhan orang dilaporkan masih hilang.

Sumber: X @.NarasiNewsroom

teman teman kalaau mau bantu donasi teman kamii bisa langsung dm akun nya ya @mintiori 🤍

INFO. teman temaann, ada kabar musibah dari teman kita kita di sumatera selatan 🥹 mari kita sama sama bantu saudara kita, karena setiap bantuan sekecil apapun sangat berarti bagi mereka

ACEH. Banjir parah setinggi dada orang dewasa.

AYO DATANG!!

Ratusan kawan kita masih ditahan oleh kepolisian pasca-demonstrasi Agustus. Bukan hanya demonstran, orang-orang yang menonton atau lewat juga ikut ditahan, membuktikan penangkapan sewenang-wenang oleh kepolisian.

Sumber: X @.membaca_melawan

Substansi RUU KUHAP Dinilai Bermasalah dan Berpotensi Menyuburkan Penyalahgunaan Wewenang

Koalisi Masyarakat Sipil menilai draf RUU KUHAP memuat sejumlah ketentuan yang membuka ruang penyelewengan, kriminalisasi, dan tindakan sewenang-wenang oleh aparat. Beberapa masalah utama yang disorot antara lain:

🔴 Metode penyelidikan yang bisa “menciptakan tindak pidana”

RUU memperluas penggunaan undercover buy dan controlled delivery untuk semua tindak pidana tanpa batasan serta tanpa pengawasan hakim. Hal ini dinilai rawan disalahgunakan untuk melakukan penjebakan (entrapment).

🔴 Penangkapan dan penahanan dapat dilakukan sejak tahap penyelidikan

Pada fase ketika dugaan tindak pidana belum terkonfirmasi, aparat diberi kewenangan mengamankan, menangkap, melarang seseorang bepergian, menggeledah, hingga menahan. Ketentuan ini dinilai sebagai pasal karet yang mengancam kebebasan warga.

🔴 Tidak adanya kontrol hakim dalam penangkapan dan penahanan

RUU mempertahankan celah penangkapan dan penahanan tanpa izin hakim. Masa penangkapan yang selama ini kerap melebihi 1×24 jam di regulasi sektoral juga tidak diperbaiki.

🔴 Penggeledahan, penyitaan, pemblokiran, dan penyadapan tanpa izin pengadilan

Aparat diberi kewenangan melakukan upaya paksa berdasarkan subjektivitas sendiri tanpa persetujuan hakim. Termasuk penyadapan yang landasan hukumnya merujuk pada undang-undang yang bahkan belum ada.

🔴 Restorative Justice rawan dipakai sebagai alat pemerasan

Kesepakatan damai bisa dilakukan sejak tahap penyelidikan, ketika tindak pidana bahkan belum jelas ada atau tidak. Hakim hanya berperan sebagai pemberi penetapan tanpa pemeriksaan substansial, sehingga potensi pemaksaan dan rekayasa penyelesaian kasus sangat besar.

🔴 Sentralisasi kekuasaan penyidikan di bawah Polri

Semua PPNS dan penyidik khusus ditempatkan di bawah koordinasi Polri, sehingga menciptakan konsentrasi kekuasaan berlebihan di satu lembaga yang selama ini masih menghadapi banyak tunggakan perkara.

🔴 Minimnya perlindungan bagi penyandang disabilitas

RUU dinilai masih bersifat ableistik dan tidak mewajibkan akomodasi layak. Bahkan terdapat pasal yang membuka peluang penghukuman tanpa batas waktu bagi penyandang disabilitas mental dan intelektual, yang berpotensi menjadi bentuk perampasan kemerdekaan.

🔴 Tidak adanya masa transisi yang memadai

RUU langsung berlaku mulai 2 Januari 2026 tanpa persiapan infrastruktur dan aturan pelaksana. Kondisi ini dinilai akan menimbulkan kekacauan implementasi, termasuk potensi salah prosedur oleh aparat.

Sumber: YLBI

Final draft RUU KUHAP ⬇️

https://icjr.or.id/perjalanan-rancangan-kuhap/?s=09

Berhubung server cloudflare sedang error, draft final RUU KUHAP menyusul ya.

KUHAP baru membawa sejumlah aturan yang dinilai oleh Koalisi Masyarakat Sipil tidak selaras dengan agenda reformasi Polri. Ada sejumlah pasal yang justru bikin khawatir, karena kewenangan kepolisian diperluas tanpa pengawasan dan bisa berdampak pada siapapun. Apa aja pasal yang bikin khawatir itu?

Sumber: X @.NarasiNewsroom